Balistiknews.com – Denpasar, Bali.
Acara seminar yang bertemakan “Potret dan Harapan Sektor Keadilan Pembangunan Indonesia Bagian Timur”. Acara yang diselenggarakan di Cafe Ledang Space & Studio, Jl. Tukad Yeh Biu No.11, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80223, Senin petang (4/3/2024).
Turut hadir dalam kegiatan Seminar ini:
1. Efatha Filomeno Borromeu Duarte (Dosen Unud Bali)
2. I Komang Kusumaedi (Kesbangpol Prov. Bali)
3. Lingganus Murib, S.Ap (Ketua IMMAPA)
4. Faren Calvin Salak (Prodi Ekonomi
2021 Univ. Udayana Bali)
5. Ekaristi Panulu Manik (Direktur Eksekutif Malleum Iustitiae Institut)
6. I Made Nova (Moderator)
7. Perwakilan HMI, PMKRI, GMNI.
Dan inti penyampaian pemateri ini juga hadir:
Bapak I Komang Kusumaedi,
yang membahas tentang
perkembangan pembangunan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang bertahap khususnya di Papua dan diharapkan akan berkelanjutan serta memiliki rasa optimisme yang tinggi terhadap perkembangan pembangunan maupun struktur birokrasi bagi rakyat Papua.
Hadir juga Faren Calvin Salak
yang sempat juga merasakan diskriminasi ketika awal berkuliah dimana mahasiswa lain menganggap remeh dan cenderung enggan berkawan.
Para tokoh dan pembicara juga mengharapkan adanya perubahan di masa depan khususnya di bidang pendidikan bagi masyarakat Papua agar mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan membangkitkan rasa semangat membangun negeri.
Seperti diketahui bersama bahwa konflik di Papua telah berkepanjangan dan belum ada titik temu dari pemerintah pusat terkait hal ini.
Papua memiliki kondisi lingkungan universal dimana terdapat banyak kepentingan di dalamnya (menurut buku bahan ajar “Geopolitik Indonesia” oleh Dwi Sulisworo dan kawan-kawan, pengertian Geopolitik sebagai ilmu: memberikan wawasan obyektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia) dan juga isu terkait infrastuktur yang ada seperti perkantoran, rumah sakit dan lainnya sudah bagus, namun yg menjadi persoalan adalah pegawai/ karyawan banyak dari non OAP (Orang Asli Papua) menurut Lingganus Murib, S.Ap.
Selain itu juga dari segi hukum, perseptif terkait Keadilan dalam bernegara belum tercapai/ dirasakan bagi masyarakat Papua.
Para perwakilan DPR yang ada pun dirasakan kurang mewakili aspirasi keinginan masyarakat Papua, dimana sering terjadi penyelewengan dana pusat yang hanya sampai di pemda dan tidak sampai kepada masyarakat bawah.
Persoalan perbedaan budaya dan komunikasi sosial, sejatinya kami ingin membaur dengan masyarakat lainnya.
Dengan belum dirasakan keadilan dikalangan mereka, maka banyak sekali perlawanan gerakan melalui KBB/ OPM yang sangat menolak program Otsus (Otonomi Khusus) di Papua.
Dan banyak dari pemimpin di Papua tidak merealisasikan progam tepat sasaran sehingga diperlukan pengawalan khususnya terkait penyaluran anggaran bagi masyarakat OAP (Orang Asli Papua).
Papua seharusnya SDM yang lebih dahulu dikembangkan sehingga rakyat Papua mampu mengelola daerah secara mandiri.
Menurut Efatha Filomeno Borromeu Duarte, hemat kami terkait program Otsus yg mengalami penolakan dari masyarakat merupakan bukti semangat memisahkan diri dari Indonesia melalui stigma yang berkembang.
“Diplomasi Luar Negeri (LN) untuk keutuhan wilayah Indonesia sangat dibutuhkan bagi masyarakat, sehingga menepis segala dinamika yg berkembang di Papua saat ini. Distorsi terkait adanya OPM yang menjadi pahlawan bagi rakyat Papua karena belum merasakan adanya keadilan yang nyata di Indonesia.
Problem di Papua cukup kompleks, bahkan LMA (Lembaga Musyawarah Adat) juga belum ada kesepakatan dalam membahas pembangunan Papua,”ujar Ekaristi Panulu Manik
Sangat diperlukan kepedulian pemerintah yang sungguh dalam menjalankan kebijakan bagi Papua, sehingga perkembangan pemerataan akan tercapai dan konflik sedikit berkurang menjadi harapan bersama tujuan dari Seminar ini.
Red : (***JR77)
